Palembang, bidiksumsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang pada hari ini, Rabu (17/03) menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2021 dengan Agenda jawaban Walikota Palembang terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Mewakili Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Palembang Azhari Haris dan dihadiri oleh 31 Anggota DPRD Kota Palembang.
Mewakili Walikota Palembang H. Harnojoyo, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada Fraksi-Fraksi atas pemandangan Umum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota tahun 2020 pada Selasa kemarin (16/03).
“Untuk Fraksi Demokrat, terima kasih kami ucapkan atas apresiasi dan tanggapan dalam pemandangan Umum yang disampaikan oleh H. Muliyadi dengan tanggapan harapannya,” ucapnya
Pertama, mengenai pengaturan lalulintas disimpang empat sungki dan lampu merah jalan guna menciptakan kondisi tertib lalulintas akan ditindak lanjuti. “Kedua, Terkait hasil temuan tahu berformalin dibeberapa pasar Kota Palembang, hal ini jadi perhatian kami, dalam kesempatan ini kami instruksikan kepada Kepala Dinas Perdagangan serta instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala,” ujarnya
Ketiga, pedagang yang menggelar diluar lapak pasar atau ditempat parkir, hal tersebut akan ditindak lanjuti. “Keempat, mengenai PT. Patralog sebagai pengelola pasar ikan modern, untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan menjadi tujuan dan destinasi wisata baru Kota Palembang, kami informasikan berdasarkan data PT. Patralog sudah melakukan sosialisasi secara rutin berupa publikasi secara masif di media online penyelenggaraan beberapa Even secara berkala dan kedepannya akan kami tingkatkan,” katanya
Terakhir, untuk Insentif Ketua RT yang belum diterima dapat disampaikan masih dalam proses, dikarenakan adanya perubahan sistem keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Sementara, Fraksi Gerindra yang disampaikan Adzanu Gentar Nusantara dengan tanggapan saran agar BPPD dapat mengembangkan sistem EBPHPD dalam rangka peningkatan realisasi penerimaan pajak Daerah khususnya Pajak EBPHPD saran akan ditindak lanjuti. “serta mengevaluasi BUMD agar dapat menjalankan unit usahanya dengan maksimal hingga mendapat kontribusi terhadap Pemkot, kami sependapat,” paparnya
seterusnya, untuk memperhatikan secara khusus anggaran RSUD Gandus guna menunjang terhadap sarana prasarana jumlah tenaga medis, Tim dokter, dan perawat, terimakasih kami informasikan bahwa pada tahun 2021 Rp.11.682.665.164,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp.3.010.288.630.633,- yang bersumber dari DAK untuk memenuhi prasarana, selain itu pada tahun 2021 RSUD Gandus mendapatkan alokasi CPNS baru sebanyak 32 orang terdiri dari dokter, apoteker, perawat, bidan, serta tenaga medis lainnya.
“harapan terhadap penyerapan anggaran belanja agar dapat selaras dengan kinerja optimal dalam rangka memaksimalkan pencapaian visi dan misi kota Palembang, kami sependapat,” jelasnya
Selanjutnya, Sumber anggaran pelaksanaan revitalisasi pasar Lemabang, kami informasikan bahwa anggaran tersebut bersumber dari APBN yang merupakan dana tugas pembantuan di kementrian perdagangan pelaksanaan penggunaan dana tersebut langsung melalui kementerian perdagangan.
“Mengenai pemenuhan pembayaran hutang kepada perusahaan atau pihak ketiga yang telah menyelesaikan kewajiban dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan Kota Palembang, hal tersebut akan menjadi perhatian, dan segera kami tindak lanjuti,” ulasnya
mengenai transparansi Baznas Kota Palembang untuk dapat mempublikasikan laporan pendapatan pengeluaran dan penyaluran nya. “hal tersebut akan kami segera koordinasi kan dengan Baznas kota Palembang,” tandasnya
Terkait Rt belum menerima insentif hal tersebut sudah di sampai kan di Fraksi Demokrat.
Mengenai pengembangan Destinasi wisata air pulau kemaro Pemkot mendapat gugatan dari pihak zuriat atau keturunan Ki Marogan dan masyarakat disekitar. “dengan ini kami informasikan bahwa lahan Destinasi pulau Kemaro seluas 25,4 hektar yang telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Palembang dan saat ini dalam proses peningkatan peningkatan status hak milik SHM dibadan pertanahan nasional, perangkat daerah agar bersinergi dengan DPRD hal tersebut kami tindaklanjuti,” tegasnya
dari Fraksi PDIP disampaikan oleh Cipta Wijaya, mengenai NJOP harus teliti, cermat, cepat, dan cerdas sesuai dengan besarnya luas tanah hingga masyarakat tidak dirugikan kami sependapat. “Pemkot mengurus adat sekolah karena masih banyak yang belum terdata hingga secara resmi menjadi aset Pemkot bahwa Pemerintah Kota Palembang dan saat ini dalam proses peningkatan peningkatan status hak milik SHM dibadan pertanahan nasional dan mendapatkan pendamping khusus dari KPK,” ujarnya lagi
Lahan yang disewakan oknum tertentu sebagai lahan parkir yang tidak ada kontribusi bagi PAD, Pemkot Intruksikan agar Dishub dan Pol PP untuk menertibkan hal tersebut. “Kemacetan Musi 6, karena banyak parkir sembarang, Pol PP akan patroli,” paparnya lagi
Sementara itu, Fraksi PAN Fauzi Ahmad. Pemkot agar segera menertibkan parkir disepanjang jalan merdeka, melalui Dishub akan dilakukan penertiban secara rutin. “terhadap pedagang disimpang 26 Ilir yang memakan badan jalan, hal tersebut jadi perhatian kami, hal tersebut kami intruksikan Dishub dan Pol PP,” katanya
Pemkot menjelaskan penggusuran tanah, rumah sawah yang ada di pulau Kemaro, kami informasikan bahwa lahan milik pemkot dan telah tercatat meminta kebijakan akan ditindaklanjuti. “BOT terhadap kantor Pemkot, dapat kami jelaskan Sampai saat ini masih mempelajari aset-aset milik Pemkot telah akan koordinasi dengan DPRD,” ucapnya
Untuk Fraksi PKB Arya Prasetya, tanggapi Pemkot mengevaluasi, meninjau kembali pada jajaran BUMD yang belum memberikan kontribusi PAD hal yang sama pada Fraksi Gerindra. “Jasa layanan umum BRT tingkat kan secara optimal kami sependapat, Peninjauan ulang rencana BOT terhadap aset milik Pemkot terutama gedung Walikota palembang, Pemkot agar melakukan penindakan terhadap kendaraan yang memarkirkan sembarangan agar PAD dari retribusi parkir dapat meningkat,” jelasnya
Pemkot agar memperhatikan nasib UMKM dapat menggerakkan sektor pertanian melalui dinas UMKM melakukan pelatihan, langka pupuk subsidi. “Hal ini akan kami koordinasikan dengan instansi terkait,” singkatnya
bansos tidak tepat sasaran, bahan evaluasi. hal ini akan menjadi perhatian, lampu jalan banyak mati, Pemkot perbaikan yang dimaksud. Anak jalanan, manusia Silver, dan badut penertiban secara rutin. “Pemkot musrembang di Kecamatan Alang alang lebar adanya titikbanjir, akan kami tindak lanjuti, sedang pelantikan pejabat belum definitip,” tegasnya
Dari Fraksi Golkar Ganepo Rohim dengan harapan pemkot menambah lampu jalan melalui Perkim melakukan perbaikan akan dilakukan sesuai anggaran. “kinerja BPKAD agar dapat meningkatkan kualitas kerja, menjadi perhatian kami,” katanya
banyak laporan masyarakat terhadap UPTD catatan sipil tidak maksimal terhadap pelayanan masyarakat terkhusus Sako dan sematang borang, jadi perhatian.
Dari Fraksi PKS M. Hibani, penagihan Aset lapangan golf telah dilaksanakan pembayaran oleh Pertamina. Pemkot berupaya koordinasi dikarenakan belum selesai. “Petralog pendirian dibidang pemenuhan pokok usaha pasar ikan modern, realisasi penahan hutang pajak provinsi telah dilunasi oleh provinsi,” ujarnya
muatan B lokal akan ditindaklanjuti, Pemkot menampilkan ciri khas Palembang akan ditindaklanjuti, revitalisasi BKB masih dalam proses kajian, rangkaian kegiatan, pasar ikan modern Karena berkurangnya penjualan bahan evaluasi, menutup hiburan malam akan kami tindaklanjuti, penambahan 2 pos polisi lampu merah Nurdin Panji akan koordinasi kan, Pemkot memastikan tidak Kajian konsep wisata pulau Kemaro destinasi, dikelola pihak swasta.
Pembangunan playover angkatan 66, progres sedang dilakukan pembayaran selesai tahun ini, progres ahli cagar laporan Kepala Dinas kebudayaan 24 usulan masih dalam proses penyusunan, progres Perda pajak daerah saat ini dalam proses evaluasi, Pemkot progres melakukan peminjaman dana bahwa Pemkot tinggal menunggu dari kementerian, penyewaan, Pemkot mengkaji ulang BOT.
Terakhir, Fraksi Nasdem Paidol Barokat, Pasar 71 persen karena pandemi, kegiatan, BRT dan tranmisi, lampu jalan mati, Pemkot tegas menindak pengembang yang menimbun hingga banjir akan kami tindaklanjuti, Pemkot mengevaluasi Palembang Jaya. (Adv)
