JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Ir H Eddy Santana Putra MT, menyampaikan usulan untuk peningkatan ketahanan pangan nasional dan perbaikan struktur organisasi di Kementerian PUPR RI.
Permintaan itu langsung disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air dan Kementrian PUPR, Selasa (9/2/2021).
Eddy Santana sendiri mendukung, pembukaan lahan baru untuk tanam padi yang telah dilakukan diberbagai propinsi di Tanah Air. Seperti di Kalimantan Selatan, Riau dan Papua selain di Sumsel sendiri.
Khusus ketahanan pangan, Sumsel mempunyai lahan pasang surut di kabupaten Banyuasin Sumsel, dengan luas sekitar 400 ribu hektare lahan baru. Saat ini, sudah dibuka sekitar 200 ribu hektare lahan, menjadi produksi padi terbesar nomor 5 di Indonesia.
‘’Nah, disini saya mengharapkan program rfehabilitasi dan normalisasi diperluas tak hanya dilahan produktif yang sudah lama dikelola. Tapi juga lahan-lahan baru yang menjadi sentra pertanian,’’ ujar Eddy Santana.
Selama ini, hanya ada dua tempat saja yakni di Air Sugihan Muara Telang. Padahal banyak daerah lain seperti Tanjung Lago, Sugihan Kanan, Sugihan Kiri, Karang Agung perlu dilakukan rehabilitasi dan normalisasi.
Hal ini perlu diperhatikan, tegas Eddy Santana lagi, karena menjadi andalan untuk ketahanan pangan. Apalagi sekarang, petani sudah menggunakan teknologi maju dalam bidang pertanian.
‘’Sehingga bisa tiga kali panen dalam setahun dengan dengan jumlah 8 ton sekali panan,’’ ujar mantan Walikota Palembang dua periode ini.
Dalam kesempatan itu, Eddy Santana juga menyampaikan aspirasi masyarakat tentang perlunya memperbanyak penampungan air khususnya di daerah Banyuasin. Mengingat daerah sekitar, airnya payau bahkan cenderung asin khusus saat musim kemarau.
‘’Jadi mohon penampungan air fiber ini diperbanyak untuk ditempatkan di Kabupaten Muba dan Banyuasin,’’ ujar Eddy lagi.
Dalam rapat tersebut, Eddy Santana juga menyampaikan pernyataan kritis khususnya proses tender. ‘’Sudah saatnya, Komisi V melakukan evaluasi struktur organisasi di Kementerian PUPR, khususnya mekanisme lelang di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK),’’ tegas Eddy Santana lagi.
Sebagai contoh, tender proyek dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp93 miliar telah ditawar dengan harga Rp 74 miliar dan dalam waktu dekat bakal ditetapkan sebagai pemenang. ‘”Apakah bisa seperti itu. Padahal hitungan sudah pas karena sudah ada analisanya,’’ujar Eddy lagi.
Karena RAB (Rencana Anggaran Biaya) didapat dari harga satuan dan volume sesuai harga satuan dan upah berdasarkan survei pasar yang ditetapkan oleh kepala daerah setiap tahunnya.
‘’Nah kenapa sampai 40 persen ditawar. Apakah ada akal-akalan disini. Saya masih menduga. Sebab nanti ada adendum ditengah jalan. Jika 10 persen oleh kepala balai dan jika diatas 10 persen oleh dirjen.
Apa seperti ini? bukan semakin baik tapi semakin buruk. Kami dari Komisi V akan terus melakukan fungsi pengawasan,’’ tegasnya. (dan)
