PALEMBANG – Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis mengecam keras Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah, terutama masalah jilbab bagi siswi muslim. Sebaiknya SKB itu ditinjau ulang atau dicabut saja.
“Klo pendidikan tak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan ini tak lagi mencerminkan pendidikan. Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yg baik dr perintah agama krn utk pembiasaan pelajar. Jd SKB 3 Menteri itu ditinjau kembali atau dicabut,” katanya di akun Twitternya @cholilnafis, Jumat (5/2).
Kiai Cholil menegaskan yang tidak boleh adalah mewajibkan kepada nonmuslimah atau murid dari luar agama Islam. “Agama pun tak boleh mewajibkan syariah atribut keagamaan/tutup aurat kpd non muslimah. Lahh. Klo guru muslimah mewajibkan muridnya yg muslimah berjilbab dlm rangka pendidikan kan bagus.” katanya.
Ditambahkannya, kebijakan yang dilakukan oleh ketiga menteri itu juga aneh, apalagi saat ini masa pembelajaran daring karena masih tingginya penularan Covid-19. Tetapi, yang diurus malah seragam.
“Memang agak aneh juga reaksinya. Kan sedang tak ada anak sekolah berseragam untuk beratribut keagamaan, karena semuanya sedang belajar daring, kok ya malah ngurus seragam. Baiknya memang mengurus gimana memaksimalkan belajar daring di pelosok yang tak terjangkau atau yang tak punya perangkatnya,” tegasnya.
Dirinya juga mendukung agar muslimah dipaksa berjilbab tapi bukan untuk nonmuslim. Kemudian hal itu menurutnya jangan sedikit-sedikit dicap intoleran.
“Saya setuju siswi muslimah dipaksa berjilbab, soal non muslim kembali pada ajaran agamanya. Alaaahhhh dikit2 intoleran.” tegasnya.(EP)
