Muba, bidiksumsel.com – Kemendagri menetapkan Pilkada akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024 mendatang, lalu bagaimana dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang akan habis pada Tahun 2022 mendatang ?
Pernyataan ini kemudian memunculkan Spekulasi dari berbagai Elemen, termasuk Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin Beni Hernedi SIP. Ketua DPC Partai berjuluk Moncong Putih ini menyatakan sikap bahwa mengikuti saja apa yang menurut Undang-undang baik.
Pertanyaan pertama tentu yang paling jadi perbincangan sekarang ini adalah soal Pilkada serentak Tahun 2024 dikaitkan dengan Musi Banyuasin yang kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupatinya juga akan habis di Tahun 2022.
“Jadi artinya konsekuensi dari penerapan undang-undang yang tahun 2015 tahun 2016 lalu itu undang-undang itu mengatakan, memang Pilkada Kepala Daerah atau daerah yang habis jabatannya di Tahun 2022 dan 2023 maka Pilkadanya itu diselenggarakan di tahun 2024, bukan hanya Muba akan tetapi hampir seluruh Indonesia akan Serentak diselenggarakan di Tahun 2024,” ujar Wakil Bupati Muba. Minggu, (31/01)
Hanya saja kebetulan memang untuk di Sumsel ini cuman Muba yang habis masa jabatannya Tahun 2022. Tapi jikalau seluruh Indonesia banyak termasuk Gubernur DKI Jakarta, kemudian Kalau tidak salah ada beberapa, ada ratusan daerah.
“Kaitannya dengan itu tentu apabila undang-undang ini tidak ada perubahan yang katanya juga ada perubahan Karena sekarang atau wacana. Namun rupanya tidak ada perubahan dan berjalan maka pada bulan Mei 2022 depan Pak Dodi dengan saya akan habis jabatannya dan kami jabatannya berhenti,” ucap Beni Hernedi seraya tersenyum.
Dan pertanyaan berikutnya, mungkin siapa yang akan menjadi Kepala Daerah, itu akan ditunjuk oleh Mendagri oleh pemerintah pusat undang-undang mengatakan demikian, bukan selera kita bukan selera siapa atau itu undang-undang mengatakan demikian.
“Akan ada pejabat Bupati yang akan menjadi Bupati selama menunggu Pilkada itu terselenggara Bupati Muba dan Wakil Bupati Muba hasil Pilkada 2020 itulah yang bupati yang akan dilantik di Sumpah berdasarkan ketentuan pemilu dan pemilu Pemilihan rakyat,” bebernya.
Ia pikir itu juga poin penting jadi ini bukanlah membuat aturan baru. Setahu dirinya ini undang-undang yang sudah dan sedang berlaku bahwa ada wacana untuk merubahnya kita sudah ikuti, kita sama-sama sudah ikutkan. Tujuan kita adalah partai yang dirinya saat beserta partai-partai lain ada yang tidak setuju.
“Tetapi ada juga yang meminta dirubah jadi bahasanya itu undang-undang itu ada keinginan merubah undang-undang. Itu untuk diselenggarakan 2022 jadi saya pikir selagi dia belum berubah sudah bisa dipastikan Pilkada Muba diselenggarakan pada tahun 2024,” tegasnya.
Ia juga mengira yang itu paling penting disampaikan jadi narasi-narasi yang benar itu bahwa sebetulnya undang-undang sudah mengatur bahwa Pilkada Muba itu di Tahun 2024 perubahannya. Jika itu direvisi kalau tidak Maju 2022. Menurut PDIP Perjuangan Kabupaten Muba, Pendapat dirinya sih tidak ada masalah.
“Saya kira juga sebaiknya Pilkada di selenggarakan pada Tahun 2024, kalau melihat kondisi dan situasi saat ini Pandemi di Musi Banyuasin masih belum berakhir, maka demikian juga detik ini kita tahu akan berdampak terhadap pertumbuhan Ekonomi yang harus betul-betul dapat dikendalikan, Biaya Pilkada itu Ratusan Miliar,” ujarnya
Ia berharap lebih baik kita Fokuskan dulu kepada Pemulihan ekonomi, Jadi intinya sperti itu, terus pendapatnya dan serta sikap partai PDI-Perjuangan, kami kemarin sudah mendengar baik Sekjen dan juga Ibu Megawati yang memang menginginkan bukan menginginkan sih, maksudnya jalankan dulu undang-undang ini undang-undang dijalankan Baru nanti evaluasi, ini belum dijalankan adanya pola dan aturan belum berjalan Lama dirubah.
“Berikutnya, tentu jujur baik bagi saya seorang Wakil Bupati dari partai PDI-Perjuangan, Pilkada juga akan berada di persimpangan jalan sebetulnya kan, tentu Partai Politik memiliki keinginan untuk menduduki posisi kekuasaan pasti, tidak ada partai politik yang tidak memiliki tujuan untuk jadi Bupati, sama seperti kami di Muba, ya tentu harapannya sesudah Wakil Bupati pastinya Bupati,” imbuhnya.
Cumakan maksud dirinya di persimpangan itu di suatu yang tidak mudah baginya, perlu diubah ini dengan Kak Dodi (Red-Pak Bupati). Ini satu-satunya jalan, saat ini hingga bisa dibayangkan kalau Pilkada 2022 sistem Pilkada 2022, ya dirinya juga belum tahu walaupun sebetulnya dirinya sendiri dengan Pak Bupati berbicara soal Pilkada nantinya.
“Belum ada berbicara sedikit soal Pilkada ini karena memang belum pantas untuk di diperbincangkan, karena apa, karena masih sedang fokus melakukan pembangunan masih, fokus dengan menjalankan Visi Misi jabatan yang sedang jalan yang rawan atau soal pendapat pribadi yang lebih dalam untuk pilkada 2024,” jelasnya.
Kami fokus menuntaskan pekerjaan bersama, dirinya masih tetap fokus membantu Pak Bupati sebagai Wakil Bupati, intinya Bupati dan Wakil Bupati fokus membangun Kabupaten Musi Banyuasin sampai selesai masa jabatannya dikira 2024, Pilkada tentu berbeda karena ini juga masih lama 2024, sekarang baru 2021.
Masih 2 Tahun lebih Bupati dan Wakil Bupati masih jauh, jadi menurut dirinya akan jauh lebih baik jika kita fokuskan terlebih dahulu untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin, ini yang memang menurut saya yang masih banyak kekurangan-kekurangannya, masih banyak infrastruktur yang belum kita perbaiki, jaringan listrik yang masih harus kita urus, dirinya tetap pada posisi tentu mendukung Pak Dodi yang sebagai Wakil Bupati maupun sebagai kekuatan Politik penyokong utama dari pemerintahan Dodi dan Beni Kami tetap konsen dan komitmen untuk menyelesaikan pembangunan, menyelesaikan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Musi Banyuasin sebaik-baiknya.
“Artinya soal Pemilu 2024, itu masih jauh saya pikir, bagi kami saat ini tidak ada hasil apapun yang dilakukan tanpa kerja, jadi saya memimpin PDI-Perjuangan kabupaten Musi Banyuasin ini dengan terlebih dahulu menyiapkan merapikan barisan, menyusun Struktur Partai, mengkonsolidasi partai kami lagi, membentuk Ranting dan Anak Ranting, terus mengembangkan sayap dan jaringannya,” paparnya.
Berbuat secara politik agar rakyat menerima kehadiran PDI-Perjuangan dan percaya kepada PDI-Perjuangan, kita lakukan politik lingkungan yang seperti yang kami lakukan kemarin, itu bagi kami upaya dari kami. Sebetulnya pada waktunya nanti ada mekanisme siapa calon Bupati yang diusung PDI-Perjuangan kemudian juga Wakil Bupati dipilih dari PDI-Perjuangan.
“Dan tentunya Pemilu Tahun 2024 ini, semua partai termasuk PDI-Perjuangan akan menyiapkan langkah-langkah strategis dan bentuk yang paling utama yaitu agar dipercayai oleh masyarakat, dalam gerakan politik yang sehari-harinya yang memang membantu masyarakat,” tukasnya. (ril/ari)
