PALEMBANG – Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan (KIP Prov Sumsel) mengapresiasi transparansi informasi Pemerintah Kota Palembang.
“Kita melihat, untuk 2020 ini tidak ada sedikitpun sengketa yang masuk. Dan kami sangat mengapresiasi kepada Wali Kota Palembang, yang sudah transparan sehingga tidak adanya sengketa yang masuk,” ujar Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumsel, A Kori Kunci, usai beraudiensi dengan Wali Kota Palembang Harnojoyo, di rumah dinas wali kota, Selasa (24/11/2020).
Dalam audiensi ini, selain sebagai ajang silaturahmi, Kori mengajak Pemkot Palembang terus bersinergi.
“Tugas pokok kami, yang utamanya itu menyelesaikan sengketa informasi, dan yang kedua mendorong badan publik, khususnya di Kota Palembang agar dapat lebih transparan terhadap informasi, sehingga masyarakat nantinya dapat puas. Harapan kami, badan publik – badan publik yang ada di kota Palembang ini juga dapat lebih transparan lagi,” kata Kori.
Ia menjelaskan ada lima bidang yang masuk dalam suatu pengecualian serta tidak dapat untuk diakses secara bebas oleh masyarakat, yaitu informasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Kekayaan Alam, Bidang Persaingan usaha. “Yang pastinya, kelimanya adalah informasi yang bersifat pribadi.”
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan transparansi informasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Semua data itu terbuka dan boleh diakses masyarakat. Namun ada kriteria khusus yang dikecualikan oleh undang-undang. Dan Pemerintah Kota Palembang siap mendukung dan bekerja sama untuk dengan Komisi Informasi Publik untuk mewujudkan transparansi informasi yang lebih baik lagi, juga mewujudkan kebijakan pembangunan di Palembang,” ujar Harnojoyo. (ydd/mmn)
