Palembang, bidiksumsel.com – Musyawarah Daerah (Musda) II Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) DPD Sumsel yang dibuka oleh Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel Yohanes H Toruan mewakili Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya kembali memilih Rusmin Manao Gani sebagai Ketua Askonas DPD Sumsel periode 2020-2025 yang dilaksanakan di Aula Hotel Santika Premiere Bandara Palembang. Rabu,(18/11)
Dalam sambutannya mewakili Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya, Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel Yohanes H Toruan mengatakan, Pemerintah berharap dari Musda ini bisa membina anggota menuju program pengembangan usaha berkelanjutan dan kualitas para kontraktor semakin meningkat.
“Dengan kemampuan daya saing yang makin lebih meningkat itu, peluang untuk kontruksi saya yakin tahun depan membaik, pembangunan menjadi meningkat tentunya konstruksi berjalan,” katanya
Sementara, Ketua Lembaga Pengambangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Sumsel, Sastra Suganda ST menjelaskan, Musda ini dilaksanakan untuk memilih ketua DPD baru dan membuat keputusan baru di tingkat provinsi Sumatera Selatan.
“Musda berjalan sesuai AD/ART Organisasi. Dalam hal ini Askonas salah satu asosiasi yang berada di bawah LPJK. Anggota Askonas ini cukup banyak di bawah Gapensi, Askonas ini di urutan kedua,” ungkap pembina Askonas Sumsel ini
Askonas ini memang tumbuh cukup pesat. Saat ada seleksi asosiasi, Askonas salah satunya termasuk dalam asosiasi terakreditasi, dan di tingkat nasional sudah terakreditasi.
Ketua DPD Askonas Sumsel terpilih H. Rusmin Manai Gani mengatakan, kepengurusan yang lama sudah banyak hal
positif sudah dilakukan.
“Diantaranya, sudah menjadi peringkat kedua dari 25 Asosiasi Jasa Kontruksi yang ada di Sumsel, dari 25 asosiasi itu, yang lulus akreditasi yang diselenggarakan oleh kementerian PUPR hanya empat yang ada di Sumsel yakni Gapensi, Gapeksindo, Askonas, dan Aspeknas,” jelasnya
Sedangkan di tingkat nasional ada 6 Asosiasi badan jasa kontruksi umum dari 65 asosiasi.
“Asosiasi yang lulus akreditasi itu bisa mensertifikasi anggotanya, sesuai dengan amanah UU no 2 tahun 2007, tentang jasa kontruksi pasal 30,” ujarnya
Sehingga kedepannya, LPJK tidak lagi melakukan sertifikasi, cukup Asosiasi yang sudah terakreditasi, namun untuk registrasinya tetap ke LPJK karena LPJK adalah representasi dari kementrian PUPR. Artinya lembaga di bawah Kementrian PUPR yang khusus menangani masalah sertifikasi.
“Tahun 2021 mudah mudahan bisa kita mulai, masih menunggu peraturan yang mengatur tentang lembaga sertifikasi badan usaha jasa kontruksi maupun profesi,” tuturnya. (Dkd)
