Dugaan Korupsi Rp62 Miliar di BPBD OKU Timur, Gempur Sumsel Siap Lakukan Aksi Massal
Palembang, bidiksumsel.com – Organisasi Gerakan Masyarakat Peduli untuk Perjuangan Rakyat (Gempur) Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan temuan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU Timur tahun anggaran 2023.
Ketua DPD Gempur Sumsel, Hendri Zikwan, menuturkan bahwa pihaknya menemukan indikasi penyimpangan dalam alokasi anggaran senilai Rp62 miliar yang terindikasi bermasalah. “Saat ini kami menyoroti dugaan korupsi yang diduga dilakukan secara berjamaah di lingkungan BPBD Kabupaten OKU Timur Tahun 2023,” tegas Hendri pada Jumat (14/2/2025).
Temuan Investigasi : Dugaan Nepotisme dan Kolusi
Tim investigasi Gempur yang turun langsung ke lapangan menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang cukup mencolok. Menurut Hendri, beberapa kegiatan belanja anggaran BPBD OKU Timur dikerjakan oleh perusahaan yang diduga milik anak kandung Kepala BPBD OKU Timur.
“Dalam telaah dokumen yang kami miliki, terdapat lima perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran Rp62 miliar tanpa melalui prosedur yang benar. Salah satunya diduga milik anak Kepala BPBD,” ungkap Hendri.
Selain itu, dugaan keterlibatan oknum legislatif, sekretariat daerah, hingga Bupati OKU Timur juga mencuat dalam investigasi tersebut. Temuan ini semakin memperkuat indikasi adanya praktik kolusi dan nepotisme yang merugikan keuangan negara.
Rencana Aksi Massal Gempur Sumsel
Atas dasar temuan ini, Hendri menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan aksi unjuk rasa berjenjang untuk menuntut pengungkapan kasus dugaan korupsi tersebut. Aksi akan dimulai dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan hingga ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Dalam waktu dekat ini, tepatnya pada hari Rabu, 19 Februari 2025, kami akan memulai aksi secara bertahap,” ujar Hendri.
Materi unjuk rasa Gempur Sumsel akan memuat tuntutan agar Kejati Sumatera Selatan segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait dalam kasus ini, termasuk Kepala BPBD, anggota DPRD, dan Bupati OKU Timur.
“Kami akan mendesak Kejati Sumatera Selatan untuk segera memanggil Kepala BPBD, anggota DPRD, hingga Bupati yang saat ini terpilih,” tambah Hendri.
Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum
Gempur Sumsel juga menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Hendri menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tekanan moral kepada pihak kejaksaan agar serius mengusut kasus ini hingga tuntas.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan hukum yang tegas. Semua pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegasnya.
Dukungan Publik Diharapkan
Hendri juga mengajak masyarakat untuk mendukung langkah Gempur Sumsel dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan. Ia berharap aksi yang dilakukan dapat menjadi pemicu bagi penegak hukum untuk bekerja lebih tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan.
Dengan rencana aksi ini, publik menanti tindak lanjut dari pihak kejaksaan dan penegak hukum lainnya dalam menangani kasus dugaan korupsi di BPBD OKU Timur yang menyeret berbagai nama pejabat penting. Kejelasan dan ketegasan hukum sangat diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum tetap terjaga. (ps)
