Bawaslu Kota Prabumulih Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang, Hoax, dan Politisasi SARA Demi Pilkada Bersih
Prabumulih, bidiksumsel.com – Menyongsong Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih menggelar acara deklarasi untuk menolak dan melawan politik uang, berita bohong atau hoax, serta politisasi SARA. Deklarasi bertajuk “Tolak dan Lawan Politik Uang, Hoax, dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2024 yang Berintegritas dan Bermartabat” ini dihadiri oleh ketiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Nikita, Prabumulih, pada Kamis (14/11/2024).
Deklarasi ini tidak hanya menjadi wadah komitmen moral bagi calon kepala daerah untuk berkompetisi secara sehat dan bersih, tetapi juga menunjukkan upaya nyata Bawaslu untuk mewujudkan pemilihan yang bebas dari praktik-praktik kotor. Turut hadir dalam acara ini Asisten III Pemerintah Kota Prabumulih, Amilton, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan. Momen ini juga dihadiri oleh tim sukses dan perwakilan dari ketiga pasangan calon, yakni Arlan Franky, Fikri Syamdakir, dan Ngesti Amin, yang semuanya berkomitmen untuk menjalankan pemilu bersih.
Ketua Bawaslu Prabumulih, Afan Sira Oktrisma, dalam sambutannya menekankan betapa pentingnya deklarasi ini dalam menjaga integritas Pilkada di Prabumulih. Ia berharap deklarasi ini menjadi pijakan kuat bagi para calon untuk menjalani proses pemilihan yang bersih dan bermartabat. Menurutnya, Pilkada yang bebas dari politik uang dan hoax akan menciptakan iklim yang aman dan damai, yang nantinya juga mendukung kesuksesan Pilkada secara keseluruhan.
“Terima kasih kami ucapkan kepada ketiga pasangan calon yang telah hadir dan berkomitmen dalam deklarasi ini. Sesuai tema acara, kami berharap para kandidat menjalankan komitmen ini dengan sungguh-sungguh selama proses Pilkada,” ujar Afan dalam sambutannya.
Afan juga menambahkan bahwa keberadaan hoax dan politisasi SARA merupakan ancaman besar terhadap stabilitas sosial dan politik di masa Pilkada. Oleh karena itu, Bawaslu berharap dengan adanya deklarasi ini, setiap calon dapat menjauhkan diri dari praktik-praktik tersebut demi terciptanya suasana Pilkada yang kondusif.
Dalam rangkaian acara, Ketua Bawaslu memimpin pembacaan deklarasi yang kemudian diikuti oleh ketiga pasangan calon. Deklarasi ini meliputi delapan poin komitmen yang secara tegas menolak segala bentuk politik uang, penyebaran hoax, serta upaya politisasi SARA. Delapan komitmen ini dibuat untuk memastikan agar Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak mencederai moralitas serta integritas pemilu.
Ketiga pasangan calon, yakni Arlan Franky, Fikri Syamdakir, dan Ngesti Amin, menyuarakan komitmen mereka di hadapan para tamu undangan dan awak media yang hadir. Dalam komitmen tersebut, mereka juga menyatakan kesediaan untuk mematuhi aturan pemilu yang berlaku, menjunjung tinggi etika dalam berkampanye, serta menjaga keutuhan dan kedamaian masyarakat Prabumulih selama masa pemilihan.
Setiap calon menegaskan bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang, bahkan menolak segala bentuk upaya untuk mempengaruhi pemilih melalui pemberian uang atau barang. Para calon juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bawaslu dalam menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kampanye negatif, hoax, dan SARA.
Deklarasi ini ditutup dengan penandatanganan delapan komitmen oleh masing-masing pasangan calon serta unsur Forkopimda. Penandatanganan ini bukan hanya simbolis, tetapi menjadi pernyataan terbuka dari para kandidat untuk menjaga integritas pemilihan. Kehadiran Forkopimda dalam acara ini juga menunjukkan dukungan penuh dari berbagai instansi untuk mewujudkan Pilkada yang damai, bersih, dan adil.
Dalam kesempatan ini, Asisten III Pemkot Prabumulih, Amilton, mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan oleh para calon. Ia berharap deklarasi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi acuan bagi para kandidat untuk menjalani proses Pilkada dengan penuh tanggung jawab. “Deklarasi ini menunjukkan bahwa setiap pasangan calon memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan demokrasi kita. Kami berharap, apa yang telah ditandatangani hari ini akan menjadi pedoman untuk menjaga integritas selama masa kampanye,” ujar Amilton.
Selain menjaga keadilan dalam proses pemilihan, deklarasi ini juga merupakan bentuk perlawanan terhadap politik uang, hoax, dan politisasi SARA, yang sering kali menjadi momok dalam setiap Pilkada. Praktik-praktik semacam ini dapat mengancam stabilitas masyarakat dan mengganggu hasil pemilihan yang demokratis.
Politik uang, yang merupakan upaya mempengaruhi pemilih dengan iming-iming materi, menjadi fokus utama dalam deklarasi ini. Ketua Bawaslu Prabumulih mengingatkan bahwa politik uang merusak nilai demokrasi karena memilih berdasarkan uang, bukan kemampuan dan visi calon yang sebenarnya. Bawaslu juga menekankan pentingnya menghindari hoax dan politisasi SARA, yang dapat menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Afan Sira Oktrisma juga menyoroti bagaimana isu hoax kerap kali dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan politik dengan menyebarkan berita bohong atau manipulasi informasi. Politisasi SARA, yang menggunakan isu-isu agama, ras, atau etnis untuk meraih dukungan, juga dilarang keras dan dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Bawaslu berharap dengan adanya deklarasi ini, setiap pasangan calon dapat menjadi teladan dalam menyebarkan informasi yang benar dan menjaga persatuan.
Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi Pilkada agar terbebas dari politik uang, hoax, dan politisasi SARA. Bawaslu menekankan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan Pilkada yang bersih. Dengan keterlibatan publik, diharapkan setiap pelanggaran dapat segera diketahui dan dilaporkan.
Bawaslu Prabumulih mengingatkan kepada masyarakat bahwa Pilkada adalah momentum untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dengan menghindari politik uang dan kampanye hitam, masyarakat dapat membantu menciptakan proses pemilihan yang adil dan bermartabat. (tinus)
