Inflasi Sumatera Selatan Oktober 2024 : TPID dan Bank Indonesia Terus Jaga Stabilitas Harga di Tengah Optimisme Ekonomi
Palembang, bidiksumsel.com – Pada Oktober 2024, inflasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tercatat mengalami kenaikan tipis sebesar 0,09% secara bulanan (month-to-month/mtm), berbeda dengan bulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,12% (mtm). Secara tahunan, laju inflasi Sumsel juga mengalami penurunan, tercatat di angka 1,09% (year-on-year/yoy), lebih rendah dari 1,40% (yoy) pada September 2024.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa laju inflasi di Sumsel saat ini masih berada pada level yang terkendali, selaras dengan tren nasional yang cenderung melandai. Secara nasional, inflasi turun ke level 1,70% (yoy) pada Oktober, dari 1,84% (yoy) pada bulan sebelumnya.
“Kondisi ini menjadi indikasi baik dalam menjaga daya beli masyarakat serta mencerminkan efektivitas upaya pengendalian harga yang telah dilakukan,” ujar Ricky pada Jumat (1/11/2024).
Lima komoditas utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi Oktober di Sumsel antara lain daging ayam ras, emas perhiasan, tomat, bawang merah, dan jeruk. Andil kenaikan harga daging ayam ras mencapai 0,11%, sementara emas perhiasan menyumbang 0,10%, disusul tomat dengan 0,08%, bawang merah 0,03%, dan jeruk 0,02%.
Kenaikan harga daging ayam ini, menurut Ricky, sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak, terutama jagung pipilan, yang menjadi komponen utama dalam produksi daging ayam. Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan lebih disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan global.
Adapun untuk komoditas tomat dan bawang merah, kenaikan harga terjadi karena menurunnya pasokan di pasar yang bertepatan dengan periode tanam. Kondisi serupa juga dialami jeruk yang pasokannya terbatas, sementara permintaan masyarakat cenderung tetap tinggi.
“Dampak kenaikan harga komoditas ini, meskipun kecil, tetap mempengaruhi stabilitas inflasi, dan hal ini menjadi perhatian bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel,” tambah Ricky.
Pengendalian inflasi yang berjalan efektif di Sumsel tidak terlepas dari peran aktif TPID Sumsel. TPID mengimplementasikan strategi 4K yang meliputi Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Melalui pendekatan ini, TPID Sumsel berupaya menjamin ketersediaan pasokan di pasar, menjaga stabilitas harga, dan memastikan distribusi berjalan lancar.
Upaya menjaga ketersediaan pasokan ditunjukkan dengan kegiatan monitoring dan inspeksi pasar yang rutin dilakukan di berbagai wilayah Sumsel. Pada Oktober lalu, TPID menggelar acara panen raya cabai dalam rangkaian Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School di Gelumbang.
Program ini merupakan salah satu cara pemerintah daerah untuk meningkatkan pasokan cabai, komoditas yang cukup sensitif terhadap inflasi, serta menggerakkan kemandirian pangan daerah.
Dari sisi keterjangkauan harga, TPID Sumsel menggandeng berbagai instansi pemerintah untuk menyalurkan subsidi harga, subsidi angkutan, serta subsidi operasional lainnya yang memungkinkan terlaksananya pasar murah di berbagai titik di Sumsel.
Pasar murah menjadi solusi tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Dalam hal distribusi, TPID Sumsel juga terus melakukan koordinasi agar rantai distribusi tidak terhambat. “Dengan sinergi berbagai pihak, kelancaran distribusi di Sumsel dapat dioptimalkan, memastikan bahan pokok tetap tersedia dan harga tetap stabil di tingkat konsumen,” ungkap Ricky.
Komunikasi yang efektif juga menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi oleh TPID. Rapat koordinasi secara rutin dengan TPID di seluruh Sumsel dilakukan untuk mengawasi perkembangan harga serta menyusun langkah-langkah strategis secara bersama-sama.
Selain itu, publikasi kegiatan-kegiatan seperti pasar murah dan panen raya terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi akurat terkait ketersediaan dan harga komoditas.
Seiring dengan pengendalian inflasi, prospek ekonomi Sumsel tahun 2024 diperkirakan akan berada di kisaran 4,7-5,5% (yoy). Pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun ini berasal dari beberapa faktor, di antaranya adalah aktivitas politik seperti Pemilu dan Pilkada yang secara tidak langsung meningkatkan kegiatan ekonomi, serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek swasta lainnya.
Kondisi cuaca yang relatif lebih stabil juga diharapkan akan berdampak positif terhadap produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, sektor unggulan di Sumsel.
Keyakinan ini juga tercermin dalam Survei Konsumen Bank Indonesia bulan Oktober 2024 yang menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada dalam zona optimis dengan angka 110,9 (indeks > 100).
Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi enam bulan mendatang masih tinggi, yang menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan perekonomian di Sumsel.
Untuk menjaga stabilitas inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di angka 6,00%. Menurut Ricky, keputusan ini sejalan dengan arah kebijakan moneter yang ingin memastikan inflasi berada dalam target sasaran Bank Indonesia, yakni pada kisaran 2,5% ± 1% pada tahun 2024 dan 2025.
“Langkah ini diambil untuk memberikan sinyal kuat kepada pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen dan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik,” jelasnya.
Keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate juga diambil dengan mempertimbangkan prospek inflasi yang masih dalam kendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ricky menambahkan bahwa Bank Indonesia akan terus memantau ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan memperhatikan perkembangan inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.
Tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan dengan pendekatan makroprudensial dan sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sementara sistem pembayaran didorong untuk memberikan dukungan optimal terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sistem pembayaran yang efisien dan stabil sangat penting untuk mendorong transaksi ekonomi berjalan lancar, baik di kalangan pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil. Dengan bauran kebijakan yang komprehensif, Bank Indonesia berupaya untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi perekonomian Sumsel dan nasional agar mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (dkd)
