Pemkab OKI Tingkatkan Kualitas Penyusunan Program Berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan LPPD untuk Mendongkrak Dana Alokasi Umum
OKI, bidiksumsel.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus menunjukkan komitmennya dalam upaya memperkuat penyusunan program pembangunan daerah. Berfokus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), langkah ini dinilai strategis untuk mencapai standar pelayanan yang lebih baik sekaligus mendukung peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Upaya tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana DAU ditujukan untuk memenuhi pencapaian SPM berdasarkan capaian kinerja layanan daerah.
Pasal 130 ayat 1 dari UU Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan pentingnya SPM dalam menentukan besaran DAU yang disalurkan kepada pemerintah daerah. SPM berfungsi sebagai indikator utama untuk mengukur efektivitas dan kualitas layanan yang disediakan pemerintah daerah, terutama pada urusan wajib yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan demikian, kualitas penyusunan SPM dan LPPD akan berdampak langsung pada alokasi DAU yang diterima oleh Pemkab OKI.
Menanggapi urgensi ini, jajaran Pemkab OKI, yang dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Muhammad Refly, baru-baru ini melakukan kunjungan belajar ke Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (4/9/24). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari upaya Pemkab Garut dalam menyusun SPM dan LPPD yang baik, sehingga mereka bisa meraih posisi yang menguntungkan dalam hal penyaluran DAU.
“Kami berharap kunjungan ini dapat meningkatkan kapasitas Pemkab OKI, khususnya dalam penerapan SPM serta penyusunan LPPD dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Kami berharap hasil pembelajaran ini bisa berdampak signifikan pada pembangunan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten OKI,” kata Refly.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten OKI dan para perencana dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di OKI. Refly menyatakan, sebagai daerah yang masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan, penting bagi OKI untuk terus melakukan upaya peningkatan terhadap target-target pemerintah pusat yang menjadi kewajiban Pemda.
Refly menegaskan bahwa Pemkab OKI sedang berfokus melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal dokumentasi, akuntabilitas, dan pencapaian target-target pelayanan dasar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kuantitas tetapi juga kualitas dalam pencapaian setiap standar pelayanan yang diterapkan di OKI. Menurutnya, pelaporan yang akuntabel dan transparan merupakan fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan memenuhi tuntutan pemerintah pusat dalam penyaluran DAU.
“Kami terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam hal dokumen laporan, akuntabilitas pemerintahan, maupun target-target pelayanan dasar,” ungkap Refly.
Kabupaten Garut dipilih sebagai lokasi kunjungan studi karena pengalaman dan capaian prestasi mereka dalam hal penyusunan SPM dan LPPD. Kabupaten ini telah menjadi salah satu wilayah percontohan di Indonesia dalam penerapan standar pelayanan minimal yang efektif. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut, Drs. H. Bambang Hafid, M.Si., menjelaskan bahwa penerapan SPM sangat penting karena menjadi hak dasar bagi masyarakat.
Menurut Bambang, sebagai aparatur negara, para abdi negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Pelayanan terbaik, kata Bambang, merupakan hak masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya. Kabupaten Garut menempati posisi ke-16 di Indonesia dalam hal LPPD, yang mencerminkan komitmen tinggi dari pimpinan daerah dan kepala OPD dalam menyusun laporan dan mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
“Kami di Kabupaten Garut selalu memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan minimal ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara pimpinan, kepala OPD, dan pemerintah kabupaten dalam menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ujar Bambang.
Pemkab Garut secara rutin melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dengan menghadirkan narasumber dari tingkat provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membimbing OPD dalam mencapai standar pelayanan yang optimal. Bimtek ini menjadi media bagi seluruh OPD untuk berdiskusi dan memahami area mana saja yang masih memerlukan optimalisasi.
Menurut Bambang, bimtek ini tidak hanya memberikan arahan teknis, tetapi juga mengembangkan diskusi antara OPD terkait hal-hal yang dapat dioptimalkan dalam penyusunan dan implementasi SPM dan LPPD. Langkah ini bertujuan agar setiap OPD mampu memberikan masukan dan memperbaiki area yang masih memerlukan pengembangan sehingga standar pelayanan minimal dapat terpenuhi di seluruh aspek pelayanan publik.
“Kami melaksanakan bimtek dengan melibatkan seluruh OPD agar bisa berdiskusi dan saling bertukar pendapat tentang area mana saja yang dapat dioptimalkan. Dengan demikian, kami bisa menjaga kualitas pelayanan publik di Garut,” tutup Bambang.
Dari kunjungan ke Garut ini, Pemkab OKI berharap untuk meningkatkan kualitas penyusunan SPM dan LPPD agar dapat menciptakan program-program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Pembelajaran yang didapatkan dari Garut diharapkan bisa diterapkan di OKI, sehingga kualitas laporan dan pelayanan publik di Kabupaten OKI semakin meningkat.
Melalui peningkatan kapasitas ini, Pemkab OKI optimis bahwa mereka akan mampu meraih target-target pelayanan dasar yang telah ditentukan dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan standar pelayanan minimal yang baik, Pemkab OKI berharap kualitas pelayanan publik di wilayahnya akan semakin baik, sehingga berdampak pada peningkatan DAU yang dapat digunakan untuk mendanai program-program pembangunan.
Refly menggarisbawahi bahwa komitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pelayanan menjadi landasan penting bagi Pemkab OKI. Dengan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, diharapkan OKI mampu memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (on)
