PALEMBANG – Gubernur Sumsel H Herman Deru saat memimpin rapat pembahasan mengatasi permasalahan blankspot di Provinsi Sumsel dengan perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang ada di Sumsel di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (25/8/2020).
“Saya merasa lega karena dapat bertemu dengan para penyedia jasa internet. Dimana pertemuan ini saya inisiasi usai kunjungan kerja saya di beberapa desa di 5 Kabupaten/Kota minggu lalu. Di masa sekarang, kebutuhan internet tentu berbeda dibandingkan dengan 5-10 tahun lalu terutama di masa pandemi ini, baik bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan,” ujarnya.
Oleh karena itu, HD ingin mengajak perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang ada di Sumsel sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mengatasi masalah blankspot yang ada di Sumsel. Ia mengatakan bahwa adanya rapat ini dapat menjadi sarana untuk diskusi mengenai berbagai kendala teknis yang ada di lapangan, kemudian dicarikan solusi terbaik.
“Saya mengajak semua disini punya tanggung jawab moril. Perlu diketahui bahwa Pemprov Sumsel akan mendukung agar tidak ada blankspot. Dukungan yang diberikan sesuai antara lain dapat berupa regulasi atau penyediaan infrastruktur. Pemprov Sumsel akan mendukung hal ini. Saya minta ada target minimal penambahan jaringan,” ujarnya.
HD mempersilahkan agar pihak penyelenggara telekomunikasi dapat berinovasi untuk mewujudkan hal tersebut misalkan dengan mengoptimalkan pengelolaan CSR. Dan apabila ditemukan kendala, HD meminta agar dikomunikasikan dengan pihak Pemprov Sumsel untuk diberikan solusi terbaik.
“Saya minta kepada semua pihak, saya ingin ada kemerataan sinyal diseluruh wilayah Sumsel. Lanjutkan rapat teknis, terobosan apa yang harus kita buat sehingga Sumsel dapat bebas blankspot,” tuturnya.
Sementara itu, Kadis Kominfo, H Achmad Rizwan, SSTP, MM., mengatakan Pemprov Sumsel telah memiliki program internet, yaitu Program Internet Sumsel Maju yang diinisiasi oleh Gubernur HD dan diberikan secara gratis kepada Desa! Kelurahan di Prov. Sumsel.
Selain itu, untuk mengatasi masalah blankspot dan internet di Sumsel, Gubernur Sumsel pada tahun 2020 juga telah menyampaikan surat ke Kementerian Kominfo mengenai cakupan blankspot di 16 Kab/Kota dan permohonan pembangunan tower blankspot di desa-desa di Sumsel yang pembangunannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Ketua DPD Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumsel, Sony Oktapriandi mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung pihak Pemprov Sumsel dalam upaya penyediaan internet secara merata di Sumsel. Ia mengatakan bahwa penyedia jasa layanan innternet di Sumsel terdiri dari 28 perusahaan, yaitu 13 perusahaan lokal dan 15 perusahaan interkoneksi yang membuka cabang di Sumsel.
“APJII Sumsel mencakup Bangka, Jambi, Kep. Riau dan Sumsel. APJII ada 13 perwakilan di Indonesia yang bertanggung jawab mnggiatkan internet di wilayah masing-masing,” katanya. (nim)
