Palembang, bidiksumsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna ke-LXXVI (76) dengan menyampaikan laporan hasil reses Tahap III Tahun 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel. Rabu, (25/10/2023).
Rapat Paripurna tersebut dihadiri PJ Gubernur Sumsel di wakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Ir S.A Supriono, dan rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj R.A Anita Noeringhati dengan memuat laporan hasil kegiatan reses guna menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing dari tanggal 15 hingga 22 Oktober 2023.
“Laporan hasil kegiatan reses merupakan perwujudan dari aspek akuntabilitas pelaksanaan kewajiban setiap anggota DPRD. Kami berharap hasil reses dapat menjadi ketentuan bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam membuat kebijakan,” ungkap Anita Noeringhati.
“Kesepuluh anggota Dapil telah melaksanakan tugas prosesnya dan hasilnya diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumsel,” tambahnya.
Secara bergantian masing-masing perwakilan Dapil menyampaikan laporan hasil reses tahap III diawali dengan Juru Bicara (Jubir) dari Dapil 1. H Yudha Rinaldi mengatakan hasil reses tahap III ini pihaknya mengawali pertemuan dengan Direktur Poltekkes Palembang terkait asrama mahasiswa/wi dan masa depan lulusan Poltekkes.
“Kedua, pertemuan dengan kepala cabang Bank Sumsel Babel Kavten Arivai beserta jajaran serta UMKM nasabah KUR,” katanya.
Ketiga pertemuan dengan Camat Ilir Barat II beserta masyarakat, ke empat bertemu dengan Direktur Utama Perumda Tirta Musi dan jajaran, dan kelima pertemuan dengan Kepala Balai Kantor LRT Jakabaring membahas masalah pembukaan 17 titik koridor feeder.
Kemudian dilanjutkan pertemuan dengan konstituen di 6 kecamatan yakni di kecamatan Jakabaring, Sebrang Ulu I, Ilir Barat II, kertapati, Sebrang Ulu II dan Gandus.
Kesimpulannya dari aspirasi masyarakat di antaranya :
1. terkait dengan asrama Poltekkes Palembang yang kurang layak huni dan insentif lulusan Poltekkes masih di bawah UMR Provinsi Sumsel,
2. Nasabah KUR meminta pihak BSB memberikan insentif atau reward kepada nasabah yang membayar pinjaman tepat waktu.
3.Ketersediaan dan kenaikan harga bahan pokok khususnya beras yang melambung tinggi.
4. Masih sulitnya masyarakat dalam mendapatkan program pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS)
5. Perhatian terhadap anak-anak yang kurang mampu dapat di bantu dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) supaya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih baik
6. Program keluarga harapan (PKH) masih banyak yang kurang tepat sasaran.
7. Pembangunan pemeliharaan insprastuk dan perekonomian di masyarakat antara lain perbaikan jalan serta pembangunan penerangan penataan pasar dan perbaikan drainase.
Adapun saran yaitu :
1. Segera menindaklanjutinya terkait laporan PKH yang kurang tepat.
2. Mengalokasikan anggaran untuk tenaga kesehatan.
3. Agar mendata anak yang belum memiliki KIP.
4. Normalisasi anak sungai untuk minimalisir terjadinya banjir di karenakan drainase yang tidak lancar
5. Agar menindaklanjuti usulan dari UMKM terkait reward kepada nasabah yang tepat waktu bayar.
6 Segera mendata masyarakat yang belum memiliki KIS.
7. Agar pemerintah provinsi Sumsel dapat mensubsidi masyarakat terkait bahan pokok yang harganya naik.
8. Merealisasikan usulan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di masyarakat.
9. Pemerintah Provinsi serta pemerintah kota segera dapat menindaklanjuti hasil reses tahap III yang telah kami laporkan.
Untuk Dapil Sumsel II dengan Jubir Antoni Yuzar, Dapil Sumsel III dengan Ahmad Firdaus Isak, Dapil Sumsel IV dengan jubir Lindawati Syarofi, Dapil Sumsel V dengan jubir Lia Anggaraini, Dapil Sumsel V dengan Jubir H. Syamsul Bahri, Dapil Sumsel VII dengan jubir M. Oktafiansyah, Dapil Sumsel VIII dengan jubir H. Suhada, Dapil Sumsel IX dengan jubir Susi Imelda Frederika, dan terakhir Dapil Sumsel X dengan Jubir Nadia Basjir. (Adv)
