JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai Mendikbud Nadiem Makarim tidak adil mengelola anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ini menyusul langkah Nadiem memberi dana sebesar Rp20 miliar kepada organisasi Corporate Social Responsbility (CSR) milik Tanoto Foundation dan Sampoerna.
“Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar. Ini ironi. Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar,” kata Fikri di Jakarta, Jumat (24/7).
Fikri menilai langkah Nadiem Makarim itu bakal memicu protes pada guru karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik. Keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspon dengan bijak oleh Nadiem Makarim, bukan malah menambah kontroversi baru.
Fikri menilai tidak pantas dana APBN diberikan kepada CSR perusahaan besar yang sudah memiliki dana berlimpah. “Mereka melaksanakan kewajiban undang-undang, yakni menyisihkan pendapatan untuk tanggung jawab sosial, artinya memberi, bukan malah diberi, jangan jadi akal-akalan,” ujar dia.
Dia juga mendesak agar hasil evaluasi penilaian dalam program Organisasi Penggerap ditarik kembali. “Kisruh ini sudah melukai banyak elemen masyarakat, NU dan Muhammadiyah. Dua ormas terbesar di negeri ini sudah mundur dari penerima program. Kalau diteruskan saya tidak jamin akan terus jadi bola salju yang membesar ke isu lain,” ucap Fikri. (msh)
