Home Sumsel Muba Skandal Korupsi Rp 27 Miliar : ASN Musi Banyuasin Jadi Buronan!

Skandal Korupsi Rp 27 Miliar : ASN Musi Banyuasin Jadi Buronan!

fhoto : ist

Palembang, bidiksumsel.com – Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi menetapkan Riduan, seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan jaringan dan instalasi komunikasi serta informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin. Riduan kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kerugian negara yang ditimbulkan, mencapai angka fantastis Rp 27 miliar.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH, mengonfirmasi bahwa status tersangka Riduan telah ditingkatkan menjadi DPO. Langkah ini diambil setelah penyidikan mendalam terkait kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan jaringan dan instalasi komunikasi serta informasi lokal desa pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun anggaran 2019 hingga 2023.

“Jadi, terkait tersangka R yang telah ditetapkan sebagai DPO, tim sudah bergerak untuk menangkap yang bersangkutan,” ungkap Vanny pada Selasa, 11 Juni 2024.

Kasus korupsi yang menjerat Riduan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar. Jumlah tersebut muncul dari penyalahgunaan dana pengelolaan jaringan dan instalasi komunikasi serta informasi lokal desa selama empat tahun anggaran. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka melibatkan pengadaan dan pengelolaan jaringan komunikasi yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Selain Riduan, kejaksaan juga melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi penting, termasuk PLT Kepala Dinas PMD, Richard Cahyadi, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Memang benar ada agenda pemanggilan saksi RC dan AF terkait kasus internet desa di Dinas PMD Musi Banyuasin, dan sekarang masih berjalan proses pemeriksaan saksi,” jelas Vanny.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap lebih banyak detail mengenai alur korupsi yang terjadi serta siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.

Sebelumnya, tim penyidik juga telah menetapkan Muhammad Arif, Direktur PT Info Media Solusi Net, sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Perusahaan ini diketahui sebagai penyedia layanan internet untuk 200 desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Penahanan Muhammad Arif menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan jaringan komunikasi ini.

Dengan status DPO, tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kini intensif melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Riduan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan transparan, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama di sektor komunikasi dan informasi yang sangat vital bagi pengembangan desa. Program yang seharusnya meningkatkan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat desa justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Kasus korupsi yang melibatkan ASN di Kabupaten Musi Banyuasin ini telah memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang merasa kecewa dan marah karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa malah diselewengkan. Pemerintah pun ditekan untuk mengambil tindakan tegas dan memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa depan.

PLT Kepala Dinas PMD, Richard Cahyadi, yang turut dipanggil sebagai saksi, diharapkan dapat memberikan keterangan yang memperjelas alur dana dan proyek yang terlibat dalam kasus ini. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk mendukung penuh proses hukum dan memastikan bahwa seluruh pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Kasus ini juga berdampak langsung pada program-program desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Banyak proyek yang terhambat dan masyarakat desa yang seharusnya menerima manfaat dari jaringan komunikasi yang lebih baik, kini harus menunggu lebih lama. Pemerintah daerah berupaya untuk memperbaiki situasi ini dengan segera dan memastikan bahwa program-program penting tetap berjalan sesuai rencana.

Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperketat pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana publik. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek yang menggunakan dana negara. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here