Home Nasional Kekecewaan Mendalam : Gaji Honorer Dipotong, DLH Toba Disorot!

Kekecewaan Mendalam : Gaji Honorer Dipotong, DLH Toba Disorot!

fhoto : ist

Pemotongan Gaji 103 Tenaga Honorer Petugas Kebersihan di Toba : Human Error atau Penyalahgunaan Wewenang?

Toba, bidiksumsel.com – Sebanyak 103 tenaga honorer petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Toba harus menghadapi kenyataan pahit setelah gaji mereka untuk bulan Mei 2024 dipotong sebesar Rp 500 ribu.

Pemotongan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan dan protes di kalangan honorer, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah ini murni kesalahan manusia atau ada indikasi penyalahgunaan wewenang di baliknya.

Salah satu tenaga honorer, ST, mengungkapkan rasa frustrasinya dengan suara penuh kekecewaan. “Saya hanya menerima gaji Rp 1.250.000, padahal seharusnya Rp 1.750.000. Pekerjaan kami sangat berat, berjemur di bawah terik matahari dan bersentuhan langsung dengan sampah,” katanya dengan nada pilu.

Ketua PJS Toba, Berlin Yebe Marpaung, juga menyatakan rasa kecewanya terhadap pemotongan gaji ini. Ia mempertanyakan logika dan proses di balik keputusan tersebut. “Bagaimana mungkin bagian kesejahteraan yang diperjuangkan dengan susah payah bisa salah input oleh stafnya?” tanya Berlin dengan nada geram pada Rabu (12/06/2024).

Dalam upaya untuk menjelaskan situasi tersebut, Bendahara DLH, Lasmauli Sinambela, mengonfirmasi adanya pemotongan gaji tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemotongan ini dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024.

“Uang Rp 500 ribu tersebut akan dibayarkan pada bulan Juli dengan sistem rapel,” ungkap Lasmauli, berusaha menenangkan kegelisahan para honorer.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dan Persampahan (Kabid PPLB3PP), Rina Sondang, mengakui kesalahannya dalam menginput data. Ia menyebut kejadian ini sebagai “Human Error” akibat perubahan sistem penginputan dari Kementerian.

“Kami mohon maaf atas kesalahan ini dan berjanji untuk segera memperbaikinya,” ujarnya dengan nada penyesalan.

Meskipun Kabid Rina telah meminta maaf dan berjanji untuk menyelesaikan masalah ini, Berlin Yebe Marpaung tetap merasa ada yang tidak beres. “Alasan ‘Human Error’ tidak masuk akal,” tegasnya.

Ia mencurigai adanya penyalahgunaan wewenang di balik pemotongan gaji ini. “Ini bukan hanya soal kesalahan manusia, tapi juga indikasi penyalahgunaan wewenang,” tambahnya dengan nada penuh kecurigaan.

Berlin mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Toba, Rajaipan Sinurat, untuk memberikan klarifikasi dan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab. “Kami menuntut transparansi dan keadilan. Kadis DLH harus bertindak tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab,” tegas Berlin dengan penuh semangat.

Kasus ini telah menjadi sorotan tajam terhadap pengelolaan anggaran di DLH Toba. Masyarakat berharap agar kasus ini diusut tuntas dan keadilan ditegakkan. Tidak sedikit yang menduga bahwa pemotongan gaji ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan ada unsur ketidakadilan yang perlu diungkap.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemotongan gaji tenaga honorer dan ketidakjelasan alokasi anggaran telah menjadi topik hangat di berbagai daerah. Kasus di DLH Toba ini menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan anggaran yang tidak transparan dapat merugikan tenaga kerja yang seharusnya mendapatkan hak mereka secara penuh.

Masyarakat Kabupaten Toba, terutama para honorer yang terkena dampak, berharap agar pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka berharap tidak hanya mendapatkan gaji yang tertunda, tetapi juga ada upaya nyata untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Selain itu, beberapa pihak juga menyerukan pentingnya audit independen terhadap pengelolaan anggaran di DLH Toba. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan tenaga kerja.

Dengan demikian, peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. Hanya dengan cara ini, kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah dapat terjaga dengan baik.

Kasus pemotongan gaji 103 tenaga honorer petugas kebersihan di DLH Kabupaten Toba menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Apakah ini murni kesalahan manusia atau ada indikasi penyalahgunaan wewenang, yang jelas, kejadian ini telah menggugah kesadaran akan pentingnya pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Masyarakat berharap agar kasus ini segera diselesaikan dengan adil dan mereka yang bertanggung jawab diberi sanksi yang setimpal. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here