Home Palembang Kuasa Hukum Geram : Penahanan Netty Herawati Disebut ‘Kurang Tepat’

Kuasa Hukum Geram : Penahanan Netty Herawati Disebut ‘Kurang Tepat’

fhoto : ist

Palembang, bidiksumsel.com – Kuasa Hukum Netty Herawati, Prabowo Febriyanto SH MH, mengangkat suara terkait penahanan kliennya yang terkait dugaan kasus korupsi anggaran makan Rumah Tahfidz di Musi Rawas. Menurut Prabowo Febriyanto, penahanan tersebut dianggap tidak tepat dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Dalam kasus ini, kami sangat menyayangkan sikap jaksa terhadap klien kami. Menurut kami, klien kami seharusnya mendapatkan hak untuk menjawab, klarifikasi, privasi, dan perlindungan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, klien kami berperan sebagai pelaksana, sementara masih ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab atas kasus ini,” ujar Prabowo Febriyanto pada Senin (7/5/2024).

Prabowo Febriyanto juga mempertanyakan mengapa hanya satu tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Menurutnya, penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan langkah Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dinilai tidak sesuai dengan prosedur.

“Kenapa hanya ada satu tersangka? Mengapa hanya klien kami? Kami menilai penetapan tersangka terhadap klien kami tidak sesuai, dan langkah yang diambil Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dinilai tidak sesuai prosedur. Bahkan, ada oknum yang meminta dan menjanjikan suatu hal kepada klien kami. Hal tersebut akan kami laporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo Febriyanto menyatakan bahwa menurut kliennya, ada pihak lain yang seharusnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. “Ada 17 nama yang sudah kami kantongi di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, khususnya di Dinas Pendidikan Musi Rawas,” tambahnya.

Kuasa Hukum Netty Herawati juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan semua bukti terkait keterlibatan pihak-pihak tersebut, yang akan diungkapkan dalam persidangan nanti kepada majelis hakim dan jaksa penuntut.

“Oleh karena itu, kami akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap klien kami yang saat ini sedang sakit. Klien kami juga sangat kooperatif dalam proses penyelidikan ini. Kami juga akan mengajukan justice collaborator, dan kami telah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi,” ungkapnya.

Prabowo Febriyanto juga menekankan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Netty seharusnya dilepaskan.

“Penyidik seharusnya melepaskan Ibu Netty, mengingat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan tidak ada kerugian negara. Sebaliknya, mereka seharusnya tidak mencari-cari kesalahan pada Ibu Netty dan kemudian menyimpulkan melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa ada kerugian negara,” pungkasnya. (bd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here