Home Nasional Kebebasan Pers Terancam! Mahmud Marhaba Serukan Aksi Penolakan RUU Penyiaran

Kebebasan Pers Terancam! Mahmud Marhaba Serukan Aksi Penolakan RUU Penyiaran

fhoto : ist

Jakarta, bidiksumsel.com – Dunia pers Indonesia kembali dihadapkan pada ancaman besar dengan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran RI yang baru. Salah satu pasal dalam draf RUU ini, yakni Pasal 50B ayat (2) huruf C, telah memicu kecemasan luas di kalangan jurnalis dan pemerhati kebebasan pers. Pasal tersebut melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, yang dianggap sebagai bom waktu yang dapat meledakkan kemerdekaan pers di Indonesia.

Ketentuan ini bertentangan langsung dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang secara tegas melindungi hak pers untuk menyiarkan karya jurnalistik tanpa batasan. Jurnalistik investigasi sendiri merupakan pilar penting dalam demokrasi, berperan mengungkap fakta tersembunyi dan menyuarakan kebenaran. Melarang penayangan jurnalistik investigasi sama saja dengan membungkam suara keadilan dan informasi yang transparan.

“Kita harus tolak rencana ini!” seru Mahmud Marhaba, Ketua Umum Pro Jurnalismedia Siber (PJS), dengan nada tegas. Menurut Mahmud, ketentuan ini jelas membatasi kerja wartawan di semua platform media massa, baik itu cetak, elektronik, maupun digital.

Pasal 50B ayat (2) huruf C dalam draf RUU Penyiaran ini dianggap sebagai belenggu bagi jurnalis investigasi. Karya-karya jurnalistik yang berani dan kritis terancam terkubur dalam bayang-bayang sensor, merenggut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh dan transparan. Hal ini akan berdampak buruk pada fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh media massa.

Mahmud Marhaba menegaskan bahwa PJS tidak akan tinggal diam. Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PJS yang ke-2, yang akan digelar pada 27 Mei 2024, isu penolakan terhadap RUU Penyiaran ini akan digaungkan secara besar-besaran. Dalam acara tersebut, suara lantang insan pers akan bersatu untuk menuntut DPR RI membatalkan pasal yang dianggap mengancam kemerdekaan pers ini.

“Kita minta DPR RI batalkan RUU Penyiaran, khususnya Pasal 50B ayat (2) huruf C. Dewan Pers harus kawal ini, gandeng semua lembaga pers dan media di Indonesia,” tegas Mahmud pada Selasa (21/05/2024) di kantor DPP PJS di Grand Palace Kemayoran, Jakarta Pusat.

Rencana aksi penolakan tidak berhenti di situ. PJS berencana menggelar aksi di berbagai titik strategis, termasuk di kantor DPR RI dan Dewan Pers. Persatuan insan pers menjadi kekuatan utama dalam melawan regulasi yang berpotensi menjerumuskan demokrasi Indonesia ke jurang kegelapan.

Mahmud Marhaba mengajak seluruh masyarakat dan insan pers untuk menjaga kemerdekaan pers. “Mari kita jaga kemerdekaan pers. Bersama, kita tolak RUU Penyiaran yang mengancam jurnalisme investigasi!” serunya. Ajakan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat solidaritas di kalangan jurnalis dan masyarakat luas untuk bersama-sama melawan pasal yang dianggap merugikan ini.

Para pemerhati kebebasan pers mengingatkan bahwa pembatasan terhadap jurnalisme investigasi bukan hanya akan membungkam media, tetapi juga mengurangi kualitas informasi yang diterima publik. Jurnalisme investigasi sering kali menjadi sumber utama dalam mengungkap skandal besar dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Tanpa kebebasan untuk mengungkapkan kebenaran, masyarakat akan kehilangan salah satu mekanisme kontrol terhadap pemerintah dan lembaga lainnya.

Pakar hukum dan komunikasi turut mengkritisi pasal kontroversial ini. Mereka menilai bahwa pembatasan terhadap penayangan jurnalistik investigasi dapat merusak fondasi demokrasi dan melemahkan transparansi di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan kembali pasal tersebut dan mendengarkan aspirasi dari kalangan jurnalis serta masyarakat.

Reaksi keras dari kalangan jurnalis datang bukan hanya dari PJS, tetapi juga dari berbagai organisasi pers lainnya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga menyuarakan penolakannya terhadap pasal ini. Mereka menegaskan bahwa kebebasan pers adalah hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi.

Ketua AJI, Sasmito Madrim, menyatakan bahwa kebebasan pers adalah salah satu indikator utama dari sehat atau tidaknya demokrasi di sebuah negara. “RUU Penyiaran ini, khususnya Pasal 50B ayat (2) huruf C, berpotensi menggerogoti kebebasan pers yang telah kita perjuangkan sejak era reformasi. Kita tidak boleh mundur satu langkah pun dalam mempertahankan kebebasan ini,” tegas Sasmito.

Selain dukungan dari dalam negeri, solidaritas juga datang dari komunitas jurnalis internasional. Organisasi seperti Reporters Without Borders (RSF) dan Committee to Protect Journalists (CPJ) menyatakan keprihatinannya atas RUU Penyiaran ini. Mereka menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa undang-undang yang disusun tidak mengancam kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, Mahmud Marhaba dan para jurnalis lainnya berharap bahwa DPR RI akan mendengarkan suara mereka dan merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RUU Penyiaran. Mereka juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawal proses legislasi ini.

“Ini adalah momen penting bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mempertahankan kebebasan pers dan memastikan bahwa jurnalisme investigasi tetap hidup di Indonesia,” ujar Mahmud menutup pernyataannya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here