PALEMBANG – Jelang tutup tahun 2020, Gubernur Sumsel H Herman Deru kembali menerima penghargaan tingkat nasional. Kali ini orang nomor satu di Bumi Sriwijaya tersebut menerima penghargaan dari sektor perkebunan berupa Anugerah Pratama Perkebunan Indonesia (APPI) Award dari Kementerian Pertanian.
Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Sumsel atas perhatian dan dukungannya terhadap hilirisasi karet di wilayahnya. Pemberian penghargaan itu dilakukan secara simbolik kepada Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Pemprov Sumsel, Prof Edward Juliarta saat Puncak Peringatan Hari Perkebunan ke-63 di Scientia Park, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (10/12) yang digelar secara virtual.
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Fachrurrozi melalui Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP), Rudi Arpian menjelaskan penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang memiliki berbagai inovasi dan terobosan untuk memajukan sektor perkebunan di wilayahnya. “Anugerah ini digelar setiap tahun bertepatan dengan Hari Perkebunan ke 63,” jelasnya.
Lebuh jauh Rudi menjelaskan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya ada enam gubernur yang menerima penghargaan tersebut. Diantaranya, Gubernur Sumsel, Jabar, Sulut, Jateng, Jambi dan Sumut.
“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen serius dari pak Gubernur dalam memajukan sektor perkebunan di Sumsel. Terutama para petani karet,” katanya.
Rudi mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, sektor perkebunan menjadi salah satu sektor penopang perekonomian. Bahkan, nilai ekspor dari sektor tersebut paling besar diantara sektor non migas lainnya.
Selain itu, sektor perkebunan juga turut memberikan kontribusi positif di tengah melemahnya perekonomian akibat Pandemi Covid-19. Hal ini tak lain berkat berbagai inovasi serta kebijakan yang diterapkan. Sehingga, sektor perkebunan Sumsel masih bisa bertahan di tengah situasi Pandemi.
Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Sumsel tersebur diantaranya adalah dengan memperbanyak Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Kebijakan ini membuat harga karet yang didapat oleh petani menjadi lebih tinggi dan berdampak langsung terhadap kesejahteraannya.
“Dengan inovasi itu petani yang tergabung dalam UPPB mendapatkan harga yang layak. Bahkam pabrik pun mendapat hasil karet yang berkualitas,” ujarnya.
Dijelaskannya pembentukan UPPB itu memberikan beberapa manfaat. Diantaranya, adanya aturan yang disepakati secara musyawarah, meningkatnya mutu bokar petani melalui pemasaran bersama, meningkatkan posisi tawar bagi petani, media komunikasi petani agar dapat turut serta dalam program-program pengembangan karet rakyat.
UPPB mampu menaikkan harga jual hasil Bokar antara Rp3000-4000 per kilogramnya, jika dibandingkan dengan harga di pengumpul. Sumsel saat ini sudah membentuk sebanyak 284 UPPB yang telah teregistrasi.
” kedepan kita berharap jumlah UPPB ini terus diperbanyak sehingga para petani bisa meningkatkan kualitas karet dan mendapatkan harga yang lebih layak,” ucapnya.
Selain komitmennya memperbanyak UPPB, di sektor ini Gubernur juga rutin mempromosikan hasil perkebunan yang ada di Sumsel. Baik kepada warga Sumsel sendiri maupun di Indonesia hingga mancanegara. Melalui berbagai pameran dan sarana promosi lainnya.
“Saat ini hasil perkebunan Sumsel seperti kelapa, kopi, sawit terus mendapatkan pasar baru baik di dalam maupun luar negeri. Kedepannya sektor perkebunan Sumsel kita harao bisa lebih maju lagi dan berdampak terhadap kesejahteraan petani,” tutupnya. (mnn)
