PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri exit meeting BPK RI Perwakilan Sumsel pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2019 dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin (02/03/2020).
Terkait hal tersebut, Mawardi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa Pemprov Sumsel akan selalu membuka diri untuk dikoreksi dan dibina terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel oleh BPK
“Mudah-mudahan kita (Pemprov Sumsel) tetap patuh pada aturan yang berlaku, terlebih Pak Gubernur selalu memastikan agar dalam pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan aset harus sesuai aturan yang berlaku demi pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mawardi menegaskan agar setiap OPD yang ada di Pemprov Sumsel dapat memiliki pendataan dan proses administrasi yang baik dalam setiap pengelolaan keuangan maupun barang di masing-masing OPD.
“Terutama dalam pengelolaan aset, aset dimulai dari OPD harus dapat dipertanggungjawabkan dengan pendataan yang baik,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Sumsel, Ali Toyibi juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Pemprov Sumsel yang melayani tim BPK dengan baik terkait informasi yang dibutuhkan.
Lanjutny, Ali berpesan agar aset harus terdata dengan baik agar terpantau apabila terjadi perpindahan baik secara administrasi sehingga pengamanan aset menjadi penting bagi semua pemerintahan di seluruh daerah,termasuk Sumsel.
Turut hadir Asisten III Administrasi dan Umum, Prof Edwar Juliartha, Inspektur Prov. Sumsel, Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA., Plt Kepala Kesbangpol Prov Sumsel, H. Bakhnir Rasyid, SH,MM, M.Si., Plt. Kepala BPKAD Prov Sumsel, Akhmad Mukhlis SE., M.Si., Karo Hukum & HAM, Ardani, SH, MH. (nim)
